Kampanye Menjurus Ke Arah Pembodohan

JAKARTA, BANGKA POS — Anggota DPR RI, Yusron Ihza Mahendra mengatakan kampanye Pemilu tidak sekedar upaya calon legislatif (caleg) untuk mendapatkan suara dari pemilih. Ajang itu juga merupakan sebuah proses pendidikan politik untuk masyarakat. Karenanya, adik kandung Yusril Ihza Mahendra ini berharap kampanye bukan menjadi sebaliknya.

“Tapi dalam kenyataannya tidak jarang terjadi bahwa kampanye dan iklan-ikaln kampanye justru menjurus ke arah pembodohan. Hal ini sangat ironis karena bukan saja akan membuat masyarakat tersesat dan salah berpikir, melainkan sekaligus juga tertipu dengan janji- janji palsu yang ilusif dan tidak rasional,” ungkap Yusron kepada Bangka Pos Group, Selasa (9/12).

Pernyataan itu dilontarkan Yusron bukan tanpa sesuatu yang tidak mendasar. Yusron menilai saat ini telah terjadi kampanye yang menjurus ke arah pembodohan masyarakat. Terutama menjelang pemilu 2009 di daerah asalnya yang tidak lain Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dia menjelaskan jika saat belum terpilih pun sang calon sudah berusaha menipu dan membodohi masyarakat, maka apa jadinya dia jika terpilih nanti. Dia mencontohkan salah satu pernyataan atau iklan politik yang menyebutkan bahwa akan mengusulkan agar pemerintah mengalokasi dana sebesar Rp 1,5 miliar kepada setiap desa di Indonesia.

“Ide itu bagus, tapi darimana duitnya? Sekarang ini kita punya sekitar 74 ribu desa. Jika tiap desa dapat Rp 1,5 miliar maka berarti perlu dana lebih dari Rp 110 trilyun,” tuturnya.

“Padahal untuk biaya pertahanan negara (Dephan/TNI) sebesar Rp 100 trilyun sekarang ini pun, pemerintah hanya mampu penuhi sepertiganya saja,” kata Yusron.

Sehubungan dengan pengembangan desa, Yusron menyebutkan kalau pemerintah sudah mulai memikirkannya. Hal itu tampak dari diputuskannya rencana agar tiap sekretaris desa dapat gaji dari APBN. “Minggu lalu, semua Bupati telah diundang ke Depdagri sehubungan dengan hal ini,” tegasnya.

Permasalahan lain yang kerap dijadikan isu kampanye yaitu tentang guru. Politisi yang masih duduk sebagai wakil ketua komisi I DPR RI itu mengatakan bahwa sudah merupakan kesepakatan kalau guru harus sejahtera. Karena itu sejak beberapa tahun yang lalu DPR RI sudah ketok palu bahwa anggaran pendidikan
sebesar 20% di APBN. (mun)

Sumber : Kelompok Koran Daerah Kompas-Gramedia, Edisi Rabu 10 Desember 2008
* Bangka Pos (www.bangkapos.com)